Sekilas Pendidikan Kedokteran di Indonesia, Sebuah Kontemplasi

Saya amat sangat sering sekali mendengar hal seperti ini “dokter-dokter di Indonesia itu kualitasnya jauh dibawah dokter-dokter di luar negeri”. Saya tidak tahu pasti luar negeri mana yang dimaksud orang-orang tersebut, tapi saya yakin benar, mereka yang berbicara demikian tidak semuanya memahami betul apa yang mereka katakan. Itu adalah suatu respon negatif terhadap banyaknya kasus yang “dianggap malpraktik” yang semakin marak menghias rupa media. Sehingga kemudian menjadi perbincangan “betapa buruknya kompetensi dokter di Indonesia”. Saya tidak ingin berbicara mengenai persoalan malpraktiknya, yang saya ingin lakukan adalah mengajak kita sekalian untuk sedikit melongok ke dalam dunia pendidikan kedokteran di Indonesia. Supaya kita tahu, lubang apa yang sebenarnya sudah kita hadapi bertahun-tahun tapi tak juga ditimbun supaya tidak memakan korban.

kuliah-kedokteran Untuk memasuki jenjang pendidikan kedokteran, ujian yang diberlakukan adalah ujian umum yang juga diberlakukan untuk jurusan lain. Berbeda dengan negara lain, dimana mereka yang mengambil jurusan kedokteran, minimal mengikuti semacam sekolah persiapan selama 2 tahun atau bahkan di banyak negara maju, mereka harus sudah memiliki gelar sarjana terlebih dahulu. Di Indonesia, lulus SMU bisa langsung tancap gas masuk fakultas kedokteran selama mereka lulus ujian. Apakah itu menjadi masalah? Bisa iya, bisa juga tidak. Meskipun kedewasaan dalam berpikir dan mengambil tindakan tidak terkait sepenuhnya dengan usia, tetapi sebagai orang yang pernah mengenyam pendidikan dokter, saya tahu betul bahwa pendidikan kedokteran butuh kedewasaan mental, tidak sekedar butuh manusia jenius, dan mungkin itulah yang diharapkan sudah bisa diperoleh oleh calon mahasiswa kedokteran di luar negeri melalui sekolah persiapan atau gelar sarjana yang menjadi syarat. Dari awal saja sudah beda ya?

Selama pendidikan menjadi dokter (di Indonesia) otak mahasiswa kedokteran diperas sampai kering untuk menghapalkan semua proses fisiologis dan patologis serta bagaimana menterapinya. Hingga kadang mereka lupa, yang dihadapi adalah manusia, yang tidak sekedar butuh diterapi tetapi diajak bicara. Sehingga tidak usah heran kalau anda menemui sejumlah dokter yang kurang mampu berkomunikasi dengan baik. Memiliki kecenderungan untuk tidak dapat menjelaskan dengan baik, atau marah kalau ditanya-tanya yang pada dasarnya merupakan respon dari rasa frustrasi karena tidak mampu menjelaskan dengan segamblang-gamblangnya dengan bahasa seawam-awamnya terhadap pasien, dan masih banyak lagi. Karena jujur, karena faktor kebiasaan, menjadi tidak mudah menterjemahkan bahasa medis yang “dipaksa” untuk dipakai setiap hari selama bertahun tahun ke dalam bahasa “awam”. Bahkan saya pernah ditegur “kamu itu kalau bicara kayak orang awam saja”,  karena bertanya “kenapa ibu itu kesulitan melahirkan?”. Yaiks!

Belum lagi pendidikan dokter, secara implisit seringkali juga menanamkan kebanggan tersendiri sebagai seorang dokter. Merasa dibutuhkan, merasa “kalau ngga ada gue, loe mau apa?”, merasa lebih tahu, dan merasa lebih lainnya, sehingga seringkali kurang mampu berempati terhadap pasien yang dihadapinya. Jika berempati saja kesulitan bagaimana kemudian bisa menghadapi dan berkomunikasi dengan baik dengan pasien. Tapi sekali lagi, tidak semuanya demikian.

Ditambah lagi dengan stigma masyarakat akan dokter yang serba “lebih” yang terbentuk akibat proyek pencitraan ini tentu kemudian memunculkan ekspektasi yang juga “lebih”. Disinilah kemudian masalah mulai bermunculan. Ekspektasi lebih dicampur dengan sedikit empati dan kurangnya kemampuan berkomunikasi yang baik, akan menghasilkan tudingan malpraktik yang jelas sangat merepotkan.

Maka sejatinya, bukan hanya kemampuan menghapal diluar kepala saja yang harus diajarkan, tetapi juga harus ada kuliah khusus untuk tata cara berkomunikasi dengan baik, karena dalam hubungan pasien-dan dokter itu sangat penting. Sehingga, jika ilmu komunikasi masih menjadi suatu ilmu pengayaan semata, tidak usah heran jika hal semacam tudingan “malpraktik” yang sebenarnya bukan merupakan suatu malpraktik akan menjadi semakin marak, ya salah satunya karena kurang lancar dan baiknya komunikasi antara dokter dan pasiennya.

Disisi lain, pemerasan kemampuan otak ini tidak sejalan dengan program yang ditawarkan. Di banyak fakultas kedokteran negeri (apalagi swasta) jarang sekali ada kasus mahasiswa kedokteran yang di Drop Out alias DO karena dianggap tidak mampu (catat ya, DO, bukan resign/mengundurkan diri). Karena mereka selalu diberi kesempatan untuk mengulang dan mengulang terus sampai mereka dianggap layak untuk diluluskan. Apakah itu salah? Sebenarnya tidak jika prosesnya berjalan dengan jujur.  Hanya saja, banyak proses yang terjadi tidak berjalan dengan jujur, terutama jika itu sudah menyangkut hubungan kekerabatan. Harusnya tidak lulus, diluluskan. Harusnya mengulang, tidak mengulang, dst. Diluar sana gembar gembor no Nepotisme? Disini kami hanya bergeming dan tersenyum simpul. No Nepotisme? Ngomong sama tembok. Faktanya pendidikan kedokteran adalah tempat dimana Nepotisme feodal jaman kolonial masih diberlakukan, sampai saat ini. Itu sudah bukan lagi rahasia perusahaan, tapi rahasia umum. Tidak meluluskan anak rakyat jelata itu perkara sepele, tetapi  dosen mana yang berani tidak meluluskan anak profesor/senior/anak pejabat (misalnya), sedangkan dosen tersebut masih junior? Mungkin dosen nekat sekali yang jumlahnya sangat sedikit di Indonesia tercinta ini.

Bukan sekedar kekerabatan, faktor uang juga berpengaruh. Saat ini, biaya masuk kuliah kedokteran bahkan di fakultas kedokteran negeri sekalipun, naudzubillah mahalnya. Jadi mungkin ada rasa “ah, kasihan sudah bayar mahal masak di DO”. Tetapi yang mungkin menjadi kurang dipertimbangkan adalah, jika seseorang sudah beberapa kali mengulang dan masih juga gagal, apakah benar dia mampu untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya?” yang jelas akan semakin tidak mudah. Apakah justru tidak semakin menjerumuskan personal tersebut ke dalam kegagalan yang tak berujung padahal semestinya bisa jadi dia sudah bisa sukses di bidang lainnya. Bayangkan saja, betapa sangat leluasanya pendidikan kedokteran itu. Jika tidak lulus ujian utama, bisa ikut ujian perbaikan. Jika masih belum lulus ujian perbaikan, masih bisa ikut semester pendek. Masih belum lulus juga, ada program khusus. Kurang longgar apa pendidikan kedokteran kita?

Bukan berarti semua mahasiswa kedokteran itu demikian. Karena faktanya, banyak sekali mahasiswa kedokteran indonesia yang aseli jenius, yang saya berani jamin ngga kalah jeniusnya dengan mereka yang katanya jenius di luar negeri. Tetapi kita harus jujur bahwa sekian persen dari mahasiswa kedokteran, memang tidak sejenius itu. Apakah ini salah mahasiswa kedokteran tersebut? Saya kira tidak. Kenapa? Karena mereka hanya mengikuti semua proses dan program yang disediakan oleh fakultas kedokteran yang mereka masuki. Jika fakultas kedokteran programnya begitu, mahasiswanya mau apa?

Dilema ya? Diluluskan ngga bisa, di DO juga kasihan sudah banyak keluar uang. Tapi ini soal nyawa.

Sepanjang uraian diatas kita baru menowel sedikit dari sisi mahasiswa. Yang tak kalah besar perannya dalam hal ini dalah pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Kenapa nyalahin pemerintah dan masyarakat? Silahkan dilihat dulu uraian saya berikut sebelum anda melakukan penilaian.

Dokter, dengan segala problematikanya, masih dianggap sebagai profesi yang prestisius oleh sebagian besar masyarakat kita. Silahkan dicek sendiri kalau tidak percaya. Sehingga tidak sedikit orang tua akan “mempeng” supaya anaknya bisa menjadi dokter, dengan segala iming-iming kesuksesan dan kemapanannya. Sedangkan jumlah fakultas kedokteran yang ada, daya tampungnya terbatas. Disisi lain, rasio kebutuhan dokter dibandingkan dengan pasien di Indonesia ini memang masih jauh dari ideal. Sehingga diperlukan lebih banyak lagi dokter untuk menuju ke angka ideal tersebut. Akibat tingginya permintaan ini, maka tumbuh suburlah produsen-produsen dokter (fakultas kedokteran (fk)/program studi pendidikan dokter (pspd), red). Sekali lagi ini tidak masalah jika dibarengi dengan kontrol dan pengawasan mutu institusi pendidikan yang baik. Faktanya, banyak sekali PSPD bahkan FK yang kualitasnya dibawah standar. Baik dari segi tenaga pengajar maupun fasilitas yang disediakan. Padahal biaya masuk yang dikeluarkan oleh orang tua mahasiswa tersebut nilainya bisa puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Tetapi anak-anak mereka tidak mendapatkan pendidikan yang selayaknya harus mereka terima jika mereka mengeluarkan uang sebanyak itu. Bahkan ada fakultas kedokteran yang setelah bertahun-tahun tidak juga mengalami perbaikan akreditasi masih juga eksis tanpa sanksi yang jelas dari otoritas yang berwenang. Akibatnya, terdapat perbedaan kompetensi antara mereka yang lulus dari fakultas kedokteran bonafide (akreditasi A) dengan mereka yang lulus dari fakultas kedokteran ala-ala ini. Kian hari kian marak tudingan malpraktik di berbagai media yang kemudian dikaitkan dengan kompetensi seorang dokter. Sehingga muncullah perdebatan, “apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kompetensi lulusan dokter Indonesia?”.

Bukannya introspeksi diri, yang dilakukan hanyalah strategi instan untuk menutupi “ketidakseragaman” kompetensi ini. Bukannya menindak tegas “produsen dokter” yang tidak kompeten, yang disalahkan malah produknya. Dan sekali lagi, produk-produk yang kemudian dianggap belum layak edar itu harus melalui satu proses yang dinamakan dengan ujian kompetensi sebagai salah satu syarat untuk registrasi.

Saya tidak memandang ujian kompetensi ini buruk, tetapi apa gunanya anda menguji kembali produk yang akan diedarkan sementara anda tidak melakukan apa-apa untuk memperbaiki produsennya? Dan itulah yang terjadi. Sementara uji kompetensi terus menerus menjadi perdebatan, para pemegang otoritas lupa, ada produsen-produsen yang mestinya ditindak tegas karena sudah menghasilkan produk-produk yang tidak sesuai dengan standar dan kebutuhan pasar. Kapan itu akan terjadi? Ngga tahu deh, mungkin nunggu lebaran bangkong.

Kurikulum pendidikan kedokteran pun semakin lama semakin dikebiri. Kompetensi-kompetensi yang dulunya adalah kompetensi wajib yang menyertai para dokter begitu lulus, seperti  tindakan penanganan kasus gawat darurat, kini dijadikan barang dagangan. Meski lulus fakultas kedokteran dan anda mampu menangani gawat darurat, anda tidak akan dianggap mampu jika belum memperoleh sertifikat pengakuannya melalui kursus yang lain lagi dengan harga yang tidak murah.

Durasi pendidikan pun semakin lama semakin diperpendek. Jangan-jangan nanti pendidikan kedokteran hanya akan berupa kursus singkat “menjadi dokter dalam 3 bulan”. Banyak mata kuliah yang dulunya diberikan kemudian dipangkas karena dianggap tidak perlu dan hanya akan mempersulit untuk lulus. Itu gila, saudara! Sejatinya ilmu kedokteran adalah penanganan personal secara holistik. Bukan soal ini jempol kiri atau jempol kanan. Coba anda tengok dengan pendidikan kedokteran di negara maju? Masih berani membandingkan? Kalau masih nekat membandingkan sesuatu yang tidak sebanding, berarti anda sama gilanya, saudara.

Mau berbicara soal sistem kesehatan yang semrawut? Tunggu dulu, itu nanti. bagaimana kita akan bicara mengenai suatu sistem dimana hampir seluruh komponennya bermasalah. Kata emak saya, jangan minta masakanmu rasanya enak kalau bahan-bahannya saja sudah mau basi? Paling banter masakanmu meskipun ngga tengik tapi hampir tengik. Lama lama pasti mencret juga kalau terus terusan dikasih makan makanan hampir tengik, hampir basi.

PR besar bagi semua yang terlibat di dalam pendidikan kedokteran, adalah bagaimana bisa institusi pendidikan dokter menghasilkan dokter yang memiliki kompetensi sesuai standar kebutuhan pasar. Jadi, garap dulu itu institusinya sampai beres. Singkirkan atau paling tidak minimalisirlah hal-hal negatif yang mendampingi pendidikan kedokteran selama ini. Senioritas yang kebablasan, hegemoni tak berdasar, nepotisme feodal, dll. Pun Jangan  lagi menambah masalah dengan begitu mudahnya mengeluarkan ijin untuk mendirikan institusi pencetak dokter sehingga menghasilkan institusi abal-abal yang justru akan menyulitkan kedepannya. Jangan menjadikan FK/PSPD menjadi institusi pencetak uang, karena institusi itu adalah pencetak dokter.

Ah, ini hanya sedikit saja menyoroti pendidikan kedokteran di Indonesia yang menurut hemat saya memang layak menjadi salah satu dari kambing hitam tidak berjalannya sistem kesehatan dengan baik. Diluar itu masih banyak sekali permasalahan seperti peraturan yang simpang siur, sanksi yang tidak sesuai, feodalisme internal, dan regulasi yang tidak berjalan, dan masih banyak yang lainnya. Persoalan dokter ini cuma seuprit puncak fenomena gunung es masalah kesehatan yang ada di Indonesia.

3 Replies to “Sekilas Pendidikan Kedokteran di Indonesia, Sebuah Kontemplasi”

  1. Setuju banget ajung sebelas jempol. mengkupas tanpa memihak. menampilkan masalah yang sebenarnya. Sebenarnya makin hari sekolah kesehatan ini makin membingungkan (makin banyak cabangnya). Dimana2 fk akper dan akbid berdiri kayak jamur tanpa tau kwalitasnya.Terlalu banyak pilihan. Tanpa ada jaminan. Salam kenal

  2. Saya juga setuju! Salah satu kerabat suami saya rela menjual 2 mobilnya yg bernilai 400jt agar anaknya bisa masuk jalur khusus kedokteran di sebuah univ. negeri. Menurut saya ini lucu, kenapa bapaknya begitu ngotot padahal kemampuan anaknya tidak mencukupi terbukti tidak lulus melalui jalur tes biasa. Bukankah ini berbahaya dan menjadi cikal bakal “dokter yg materialistis”. Passion menjadi seorang dokter untuk menyelamatkan nyawa mungkin hanya bisa ditemukan di beberapa dokter begitu juga keahlian analisis yg mumpuni merupakan kunci utama menjadi dokter yang berkualitas. Dan harusnya ada SOP yg mewajibkan dokter menjelaskan secara rinci prosedur yang akan dijalani pasien beserta pilihan lain dan resikonya (kecuali dalam keadaan darurat).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *