Ketika Jam Kerja Pelayan Masyarakat Dipertanyakan

“Sabtu tidak mau melayani. Padahal, ada warga yang bisanya mengurus (administrasi dsb.,red) hari Sabtu. Mereka (warga), kalau mengurus pas hari biasa, gaji mereka bisa dipotong. Tolong teman-teman memikirkan dan merenungkan itu,” Risma, Walikota Surabaya

Membaca link berita ini benar benar membuat kagum. Masih ada kepala daerah yang mau repot-repot menasehati para pegawainya dengan sudut pandang yang bukan dari menara gading melainkan benar-benar memikirkan dari sudut pandang masyarakat.

Ketika Jam Kerja Pelayan Masyarakat Dipertanyakan

Saya yakin, sebagian besar dari kita yang memang pekerja kantoran umumnya menempuh 5 hari kerja, bahkan mungkin ada yang 6 atau 7 hari kerja. Tentunya waktu luang yang dimiliki untuk mengurus apapun layanan publik mulai sekedar surat keterangan pencari kerja sampai izin usaha hanya pada saat libur alias sabtu dan minggu. Lantas apa yang harus dilakukan jika pada saat libur justru pelayanan tutup? akhirny kita harus izin, dengan resiko seperti yang sudah dikatakan Ibu Walikota yang saya nukil di atas.

Solusi masalah ini sebetulnya banyak. yang pertama tentu saja menambah pegawai untuk membuka loket pelayanan selama 7 hari atau bahkan 24 jam. Bagaimana kalau ternyata untuk opsi tersebut tidak bisa dilakukan karena terkendala anggaran atau sumber daya manusia? kalau hanya menambah 2 atau 4 jam kerja saja mungkin bisa diatasi dengan lembur, tapi kalau sampai menambah jam kerja lebih dari 5 jam setiap harinya, bisa-bisa justru para pegawainya yang akan berbondong-bondong masuk rumah sakit. Oleh karena itu mungkin beberapa alternatif usulan ini bisa dipertimbangkan.

1. Geser jam operasional

Selama ini jam kerja yang jamak digunakan untuk pelayanan adalah jam 7 pagi sampai jam 4 sore, dengan istirahat siang. mungkin akan lebih baik kalau jam operasional ini digeser menjadi mulai jam 1 siang sampai jam 10 malam. Dengan begini mereka yang bekerja bisa mengurus layanan yang dibutuhkan selepas jam kerja tanpa perlu menambah jumlah petugas.

2. Geser hari operasional

Ini mirip dengan nomor satu, tapi yang digeser harinya. Kalau selama ini operasional pelayanan adalah senin sampai jumat ditambah setengah hari pada hari sabtu (kalau ada), digeser saja menjadi rabu sampai minggu ditambah senin setengah hari (kalau ada). dengan demikian tidak ada lagi alasan tidak sempat mengurus pelayanan/perizinan karena bekerja. Namun titik lemah cara ini adalah pada para pegawainya, kalau hari libur mereka justru pada hari selasa dan senin, jadwalnya tidak akan cocok dengan jadwal libur sekolah anak dan istri (kalau punya).

3. Gunakan Teknologi Informasi

Di banyak daerah cara ini sudah digunakan. Dengan menggunakan teknologi informasi, pengurusan layanan maupun perizinan bisa dilakukan kapan saja dan dari mana saja. Namun kelemahan sistem ini adalah pada back officenya, percuma saja kalau orang bisa mendaftar layanan pada jam 11 malam kalau di sisi back office tidak ada petugas yang memprosesnya.

Mungkin otak terbatas saya baru bisa terpikir 3 cara itu sih yang paling masuk akal. Kalau cara itu dilakukan, ditambah peningkatan kualitas petugas yang melayani supaya bisa lebih ramah dan humanis, saya yakin calo dan biro jasa bisa berkurang jumlahnya.

Ketika Jam Kerja Pelayan Masyarakat Dipertanyakan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *