Ketika Jam Kerja Pelayan Masyarakat Dipertanyakan

Ketika Jam Kerja Pelayan Masyarakat Dipertanyakan

“Sabtu tidak mau melayani. Padahal, ada warga yang bisanya mengurus (administrasi dsb.,red) hari Sabtu. Mereka (warga), kalau mengurus pas hari biasa, gaji mereka bisa dipotong. Tolong teman-teman memikirkan dan merenungkan itu,” Risma, Walikota Surabaya

Membaca link berita ini benar benar membuat kagum. Masih ada kepala daerah yang mau repot-repot menasehati para pegawainya dengan sudut pandang yang bukan dari menara gading melainkan benar-benar memikirkan dari sudut pandang masyarakat.

Ketika Jam Kerja Pelayan Masyarakat Dipertanyakan

Saya yakin, sebagian besar dari kita yang memang pekerja kantoran umumnya menempuh 5 hari kerja, bahkan mungkin ada yang 6 atau 7 hari kerja. Tentunya waktu luang yang dimiliki untuk mengurus apapun layanan publik mulai sekedar surat keterangan pencari kerja sampai izin usaha hanya pada saat libur alias sabtu dan minggu. Lantas apa yang harus dilakukan jika pada saat libur justru pelayanan tutup? akhirny kita harus izin, dengan resiko seperti yang sudah dikatakan Ibu Walikota yang saya nukil di atas.

Solusi masalah ini sebetulnya banyak. yang pertama tentu saja menambah pegawai untuk membuka loket pelayanan selama 7 hari atau bahkan 24 jam. Bagaimana kalau ternyata untuk opsi tersebut tidak bisa dilakukan karena terkendala anggaran atau sumber daya manusia? kalau hanya menambah 2 atau 4 jam kerja saja mungkin bisa diatasi dengan lembur, tapi kalau sampai menambah jam kerja lebih dari 5 jam setiap harinya, bisa-bisa justru para pegawainya yang akan berbondong-bondong masuk rumah sakit. Oleh karena itu mungkin beberapa alternatif usulan ini bisa dipertimbangkan.

1. Geser jam operasional

Selama ini jam kerja yang jamak digunakan untuk pelayanan adalah jam 7 pagi sampai jam 4 sore, dengan istirahat siang. mungkin akan lebih baik kalau jam operasional ini digeser menjadi mulai jam 1 siang sampai jam 10 malam. Dengan begini mereka yang bekerja bisa mengurus layanan yang dibutuhkan selepas jam kerja tanpa perlu menambah jumlah petugas.

2. Geser hari operasional

Ini mirip dengan nomor satu, tapi yang digeser harinya. Kalau selama ini operasional pelayanan adalah senin sampai jumat ditambah setengah hari pada hari sabtu (kalau ada), digeser saja menjadi rabu sampai minggu ditambah senin setengah hari (kalau ada). dengan demikian tidak ada lagi alasan tidak sempat mengurus pelayanan/perizinan karena bekerja. Namun titik lemah cara ini adalah pada para pegawainya, kalau hari libur mereka justru pada hari selasa dan senin, jadwalnya tidak akan cocok dengan jadwal libur sekolah anak dan istri (kalau punya).

3. Gunakan Teknologi Informasi

Di banyak daerah cara ini sudah digunakan. Dengan menggunakan teknologi informasi, pengurusan layanan maupun perizinan bisa dilakukan kapan saja dan dari mana saja. Namun kelemahan sistem ini adalah pada back officenya, percuma saja kalau orang bisa mendaftar layanan pada jam 11 malam kalau di sisi back office tidak ada petugas yang memprosesnya.

Mungkin otak terbatas saya baru bisa terpikir 3 cara itu sih yang paling masuk akal. Kalau cara itu dilakukan, ditambah peningkatan kualitas petugas yang melayani supaya bisa lebih ramah dan humanis, saya yakin calo dan biro jasa bisa berkurang jumlahnya.

Ketika Jam Kerja Pelayan Masyarakat Dipertanyakan

Pemerintah mata duitan? Coba cek dulu aturan pajak yang bener!

Pemerintah mata duitan

Akhir-akhir ini di dunia maya sedang diributkan mengenai seseorang yang membeli tas dan kemudian dikenakan pajak puluhan juta rupiah oleh petugas bea dan cukai.

Sebenarnya ini pemerintah mata duitan atau kita yang tidak mengerti aturan pajak?

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017, pemerintah mengatur 10.826 jenis barang dengan tarif bea masuk yang beragam mulai 0% sampai lebih dari 30 persen.

Sebenarnya semua sudah tertuang di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010. Bagi anda yang ingin tahu peraturan lengkapnya kayak gimana, silahkan download PMK 188 di link ini.

Tapi ga mungkin kan kita baca itu semua! Untuk lebih gampangnya, kami bikin list yang lebih mudah dimengerti berikut ini:

Apa saja yang TIDAK kena pajak?

  1. Barang yang dibawa ke luar negeri dan kemudian dimasukkan kembali ke dalam negeri (Pasal 7 ayat 1). Pasal ini buat yang berpergian keluar negeri
  2. Barang pribadi yang akan digunakan selama berada di Indonesia dan akan dibawa kembali pada saat meninggalkan daerah (Pasal 7 ayat 2). Pasal ini buat yang mudik atau liburan ke Indonesia
  3. Barang pribadi sampai dengan batas nilai tertentu (US$250 per penumpang atau US$1,000 per keluarga) (Pasal 7 ayat 3) Untuk awak pesawat nilai tersebut hanya US$50. (Pasal 10 ayat 1)
  4. Diluar point ketiga, barang berikut ini juga bebas bea masuk dan cukai untuk SETIAP penumpang dewasa:
    • 200 batang sigaret
    • 25 batang cerutu
    • 100 gram tembakau
    • 1 liter alcohol (Pasal 9 ayat 1)
  5. Untuk awak pesawat bebas bea masuk dan cukai dibatasi hanya sebanyak:
    • 40 batang sigaret, 10 batang cerutu, 40 gram tembakau. 350ml alcohol (Pasal 11 ayat 1)

Apa saja yang kena pajak?

  1. Barang pribadi dengan nilai diatas US$250 per orang atau US$1,000 per keluarga. (Pasal 8 ayat 1)
  2. Uang melebihi Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
  3. Barang dagangan, barang impor, barang kiriman
    • Barang dagangan adalah barang yang menurut jenis, sifat dan jumlahnya tidak wajar untuk keperluan pribadi, diimpor untuk diperjualbelikan, barang contoh, barang baku atau bahan penolong industry dan/atau barang yang digunakan untuk tujuan selain pemakaian pribadi
    • Barang kiriman adalah barang impor yang dikirim oleh pengirim terentu di luar negeri kepada penerima tertentu di dalam negeri

Apa saja yang dilarang masuk?

  1. Barang bebas bea masuk dan cukai diatas jumlah yang diperbolehkan (contoh: alkohol lebih dari 1 liter)
  2. Barang larangan dan barang yang dibatasi untuk impor

Beberapa masukan:

  • Kalau memang anda kena pajak, jangan lupa untuk minta bukti pembayaran kepada pejabat bea dan cukai.
  • Saat keberangkatan, kita bisa meminta pejabat bea dan cukai untuk mengidentifikasi barang pribadi untuk mempermudah identifikasi barang saat masuk kembali ke daerah.

Pemerintah mata duitan

Kurangi Debat, Perbanyak Diskusi

Kurangi diskusi, perbanyak debat

“Ketahuilah dan yakinlah bahwa perdebatan yang diadakan dengan tujuan mencari kemenangan, menundukkan lawan, melahirkan kelebihan dan kemuliaan diri, membesarkan mulut di muka orang banyak, ingin kemegahan dan kebebasan serta ingin menarik perhatian orang, adalah sumber segala budi yang tercela pada Allah dan terpuji pada Iblis Musuh Allah”, -Ihya Ulumuddin-

Berdasarkan pengalaman, berdebat, terutama yang tidak didukung iklim yang kondusif, akan menyisakan luka di hati. Berdebat itu memang sekali-sekali perlu, terutama ketika hendak mencegah sebuah keburukan massal atau hendak menggolkan kebaikan massal. Namun seringkali, orang lebih suka terpancing melakukan debat yang sia-sia dan menorehkan luka di hati. Kita jauh lebih perlu memperbanyak diskusi daripada debat, dua terminologi ini saya gunakan untuk memisahkan pemahaman saja, bukan untuk berdebat soal definisi dalam kamus. 😀

Lantas apa bedanya berdebat dengan berdiskusi?


1. Tujuan
Dalam sebuah perdebatan, biasanya kita mencari kemenangan, sedangkan dalam diskusi, tujuannya adalah saling memperkaya cakrawala masing-masing.

2. Mendengarkan lawan bicara
Dalam sebuah perdebatan, karena ingin menang, kita dapat terpancing mendengarkan lawan bicara untuk mencari kelemahan dalam argumentasinya, bahkan kalau perlu kesalahan sepele seperti tata bahasa akan dieksploitasi untuk menyerang. Dalam diskusi, kita mendengarkan lawan bicara untuk memahami dan menyerap substansi argumennya untuk kemudian ditanggapi atau diterima.

3. Data
Dalam sebuah perdebatan, data seolah-olah sudah menjadi kewajiban, tanpa data anda bukanlah apa-apa dan diremehkan. Bahkan ketika anda sudah membawa data segede gaban, pihak lawan juga akan tetap mengorek-ngorek keshahihan data anda (padahal bagi orang yang menggeluti dunia per-data-an, tentunya tahu serba-serbi bagaimana sebuah data dihasilkan dan disimpulkan 😛 ). Dalam diskusi, data akan menjadi sebuah tambahan yang memperkaya argumentasi, namun semua pihak bisa berasumsi dan bersimulasi tanpa perlu takut diserang. Misalnya dalam sebuah diskusi tentang perancangan software, ketika ada yang mengatakan, “bagaimana seandainya ada user yang begini?” alih-alih diserang dengan, “Emangnya mana datanya? ada berapa banyak user yang seperti itu?” akan lebih baik kalau pertanyaan tersebut direspon dan dibahas bersama untuk antisipasi ke depan.

4. Adab
Dalam berdebat, rawan bagi adab untuk dilupakan, suara meninggi, memotong pembicaraan pihak lain, bahkan menekan secara mental melalui pendukung (kalau ada penonton) yang ujung-ujungnya bukan membuat lawan bicara mengeluarkan argumentasi terbaiknya melainkan justru menekan supaya performanya jelek. Dalam diskusi, biasanya dilakukan dengan lebih santai, bicara tetap tegas namun bukan keras, sambil duduk bersama dengan suasana yang baik sehingga argumentasi argumentasi yang dihasilkan juga berbobot.

5. Keterbukaan
Besar kemungkinan, karena dalam berdebat kita ingin memenangkan argumen dan tampil memukau, kita menghindari mengatakan sebuah kebenaran yang beresiko kehilangan simpati publik, dan sebaliknya mengusung sebuah argumen yang meskipun kita sendiri sudah tahu kesalahannya, namun tetap kita gunakan karena ingin memenangkan simpati publik, apalagi di media sosial yang penontonnya begitu banyak dari berbagai kalangan. Sebaliknya dalam berdiskusi, kita tidak perlu khawatir dengan suara mayoritas, kita akan lebih fokus berargumentasi dengan kebenaran yang kita yakini terlepas suara ramai di luaran.

6. End Game
Jika berjalan dengan iklim yang buruk, perdebatan seringkali meninggalkan rasa sakit hati, sementara dalam sebuah diskusi, sebuah kesepakatan untuk tidak sepakat adalah hal yang wajar dan tidak perlu ada sakit hati.

Seperti ditulis di awal, berdebat bukan tidak ada gunanya, sekali-sekali kalau memang dirasa mendesak memang kita terpaksa harus berdebat :D. Dan kalaupun terpaksa, akan lebih baik kalau debat itu dibawa ke arah diskusi sehingga meskipun pada akhirnya ada yang harus kalah, luka yang ditimbulkan menjadi sekecil mungkin.

Entah kenapa, sebagian orang memang lebih suka berdebat daripada berdiskusi. Ketika mereka melempar bola dengan mengeluarkan atau men-share suatu pernyataan atau artikel, mereka menghindari diskusi. Ketika diajak berdiskusi ada saja alasannya yang tidak ada waktu lah, malas menanggapi karena percuma lah, dan sejuta alasan lain. Namun anehnya, ketika ada tanggapan yang bernada menyerang (menyerang dirinya atau lawannya), menanggapinya cepat sekali. Kalau emosi masih belum stabil (sebagian dari kita akan mengalami fase-fase begini) mungkin bisa dimaklumi, namun bagi mereka yang secara usia seharusnya sudah bisa dianggap dewasa, semestinya hal-hal seperti ini bisa dihindari :D.

N.B. ini tulisan refleksi, penulis sendiri pernah hobi berdebat dan melakukan kesalahan-kesalahan di atas, sekarang sudah berusaha mengurangi meski masih sering terpancing 😀

“Diskusi itu adu gagasan, sedangkan debat itu adu keganasan”, -seorang teman yang sudah 20 tahun lebih melalui hidupnya dengan berdebat-

Kurangi diskusi, perbanyak debat

Pitik dan Apaz

Pitik dan Apaz

Di sebuah negara bernama Endonestan hiduplah dua orang anak manusia bernama Pitik dan Apaz (bukan nama sebenarnya). Pada suatu hari di SMA mereka, Pitik dan Apaz sedang memperebutkan sebuah permen. Karena satu dan lain hal, Pitik sedikit mendorong Apaz hingga terjatuh.

Datanglah si Combe (Bahasa Surabaya untuk orang yang suka ngadu dan membuka aib) yang, tentu saja, dengan senang hati melaporkan kejadian ini ke guru BP dan kemudian mempostingnya di social media biar eksis (bahasa kerennya jaman sekarang) dan demi ‘5 minutes of fame’ nampang di koran online yang ga jelas. Karena bisa ratusan Bahasa, postingan si Combe tentu saja dibaca oleh jutaan umat manusia di dunia… yang, sudah bisa ditebak, isinya kebanyakan membully si Pitik… dengan bahasa-bahasa ‘indah’ yang tidak bisa diucapkan disini. Padahal mungkin dari semua yang komentar itu cuma sekitar 10% yang tinggal di Endonestan. Yang kenal si Pitik dan Apaz? Mungkin cuma si Combe sang penulis.

Kira-kira secara garis besar begitulah gambaran masyarakat dunia di era Social Media akhir-akhir ini.

Sudah banyak orang yang mencoba menganalisa kenapa kok orang suka menyebarkan berita buruk dan komentar ke orang yang ga dikenal. Jadi kita ga akan mbahas hal berat seperti itu.

Kita juga ga akan membahas bagaimana nasib si Pitik:

  • Apakah dia akan diskors atau dikeluarkan oleh sekolahnya (atas rekomendasi guru BP yang sudah terpengaruh social media)?
  • Depresi?
  • Jadi berandal dan bangga – karena ekspektasi masyarakat dunia?
  • Menyesal dan tobat (tapi tetap dimusuhi se-dunia)?

Pitik dan Apaz versi sebelum social media

Waktu saya duduk di bangku sekolah, belum ada yang namanya social media. Social media itu ya kita main sepakbola di lapangan waktu istirahat, nge-band setelah pulang sekolah, atau cangkruk di kantin kalo pingin bolos kelas (please don’t try this at home!).

Cerita tentang si Pitik dan Apaz ini masih mungkin berakhir di meja guru BP (berkat laporan si Combe). Tetapi, hukuman yang diterapkan guru BP paling ‘cuma’ lari keliling lapangan 10 kali buat Pitik dan 5 kali buat Apaz (karena dia jg ikutan rebutan)…

Kenapa kok rebutan permen?

Contoh iseng 🙂

Pitik dan Apaz

Vaksin Palsu Dalam Berita

Vaksin Palsu dalam Berita

Definisi Vaksin

Vaksin adalah suatu bahan yang berasal dari sebagian atau keseluruhan dari suatu mikroorganisme penyebab penyakit yang telah dilemahkan, sehingga tidak menimbulkan penyakit tetapi cukup dapat menimbulkan respon imun dari individu yang menerima vaksin tersebut. Respon imun ini berguna untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit yang berasal dari mikroorgnime yang dijadikan sebagai bahan vaksin, tanpa harus menderita penyakit tersebut terlebih dahulu. Demikian pentingnya peran vaksin dan vaksinasi dalam membantu menjaga kesehatan tubuh kita, sehingga pemerintah bahkan mencanangkan program vaksinasi ini secara khusus, terutama untuk penyakit peyakit yang banyak diderita di indonesia ini, yang dilaksanakan melalui instansi-instansi kesehatan milik pemerintah, seperti misalnya Puskesmas. Keberhasilan vaksinasi atau sering juga disebut imunisasi ini dalam menurunkan angka kesakitan penyakit-penyakit tadi sangat signifikan, sehingga semakin hari, para orang tua pun semakin antusias untuk mengikuti program ini, bahkan ditengah gempuran para aktivis yang menolak menggunakan vaksin denagn berbagai alasan (Antivaks).

Vaksin Palsu

Sayangnya, baru-baru ini prestasi vaksin harus terkontaminasi oleh isu adanya vaksin palsu yang beredar di masyarakat. Tentu ini menimbulkan syok di kalangan orang tua yang anak-anaknya mendapatkan vaksinasi. Isu ini tak pelak menyeret beberapa oknum pelaku pemalsuan vaksin, Rumah Sakit-Rumah Sakit yang menggunakan vaksin ini, dan juga beberapa praktisi kesehatan.

Isu mengenai vaksin palsu ini bermula ketika beredar berita ada seorang bocah yang meninggal pasca mendapatkan imunisasi (meskipun setelah diselidiki lebih lanjut, bocah tersebut meninggal bukan karena imunisasi tetapi karena penyakit lain yang dideritanya). Isu menarik ini kemudian menjadi pemberitaan luas dan beredar dengan cepat serta menarik perhatian pihak yang berwajib. Dari pengembangan kasus tersebut kemudian diketahui ada beberapa orang yang dijadikan sebagai tersangka pelaku pembuat vaksin palsu ini. Setelah itu ditelusur kemana saja vaksin-vaksin palsu ini beredar dan siapa saja penggunanya. Sehingga didapatkan ada sekitar 14 rumah sakit yang masuk dalam jalur distribusi penjualan vaksin buatan si pelaku ini. Kemudian ditetapkanlah beberapa orang lagi sebagai tersangka untuk kasus ini, yang mana beberapa diantaranya adalah dokter, bidan, dan apoteker. Ini yang sekarang sedang panas-panasnya dibicarakan. Banyak pihak mulai menganalisa kasus ini dan mulai menyampaikan bayak teori tentang kasus ini, tak luput membawa juga mengenai siapa yang harus bertanggung jawab terhadap hal ini. Di dalam tulisan ini saya tidak berniat membela siapapun, hanya berusaha menelaah fakta-fakta yang ada.

Isi Vaksin Palsu

Apa sih sebenarnya isi vaksin palsu ini? Kalau diteusur dari berita yang beredar ada beberapa versi vaksin palsu, yaitu vaksin asli yang diencerkan dengan penambahan cairan infus (NaCl 0,9%), ada yang haya berupa cairan infus saja, ada juga yang berupa kombinasi antara cairan infus dengan antibiotik pada kadar rendah. Dilihat dari segi isi vaksin palsu ini, mestinya tidak berbahaya atau tidak berakibat fatal jika disuntikkan kepada bayi atau anak penerima vaksin, kecuali pada varian terakhir yang berisi antibiotik yang memungkinkan ada efek yang agak berbahaya pada bayi atau anak yang alergi terhadap kandungan antibiotik tersebut. Sedangkan jika dilihat dari sisi tujuan pemberian vaksin, tentu saja vaksin ini gagal memenuhi tujuan tersebut. Vaksin palsu ini tidak dapat menimbulkan respon imun dan imunitas atau daya tahan tubuh terhadap penyakit yang seharusnya dapat dilakukan oleh vaksin yang asli. Dari segi inilah vaksin palsu ini bisa dikatakan relatif berbahaya.

 Asli vs Palsu

Membedakan vaksin asli dengan vaksin palsu hampir mustahil dilakukan hanya dengan pemeriksaan fisik semata, bahkan jika pemeriksanya adalah seorang ahli vaksin. Ini bukan segampang membedakan uang asli dengan uang palsu, cukup dengan 3D alias dilihat, diraba, diterawang. Satu-satuya cara untuk melihat keaslian dari vaksin adalah dengan memeriksa langsung isi botol vaksin tersebut di laboratorium. Ada seorang ahli vaksin yang mengatakan bisa dengan mengecek kode unik dan tanggal kadaluarsa di label atau botol vaksin dengan di kemasan atau box nya, macam memeriksa keaslian parfum mahal. Well, bisa sih… tapi pemalsu yang lebih pintar bisa membuat keduanya sama persis. Jadi, dari sini jelas amat sangat kecil kemungkinan pengguna vaksin dapat membedakan vaksin asli dengan vaksin palsu dari tampilan luarnya semata.

Lha terus kok bisa vaksin palsu ini beredar?

Ini mesti salah BPOM! Dokter! Rumah Sakit! Kemenkes!… Errrr… tunggu dulu kalau soal itu. Siapa yang salah kita bicarakan nanti. Sekarang yang penting kita bahas dulu adalah bagaimana cara membedakan vaksin asli dengan palsu…

Jadi RS nya salah ini?

soalnya beli vaksin palsu.

Saya kurang paham dengan manajemen pembelian obat dan vaksin di RS, sehingga kurang bisa berkomentar banyak. Tetapi yang jelas, jika RS membeli obat dan vaksin dari distributor resmi atau PBF (Pedagang Besar Farmasi) resmi kemudian ternyata yang diterimanya adalah palsu, maka RS tentu tidak bisa disalahkan. RS justru bisa menyeret distributor dan PBF ini ke jalur hukum karena terbukti menipu dengan memberikan vaksin palsu. Jadi RS nya ngga perlu khawatir, tinggal tunjukkan saja faktur pembelian vaksin tersebut, maka akan jelas masalahnya. Well, kecuali kalau RS nya membeli vaksin di “pasar gelap” ya ngga tahu lagi.

Berarti dokternya yang salah?

Belum tentu. Dokter yang bekerja di RS harusnya menggunakan obat atau vaksin yang disediakan oleh rumah sakit. Dalam hal ternyata vaksin yang akan digunakan tidak tersedia di apotek RS, bisa jadi dokter memberikan resep agar vaksin yang dimaksud dapat dibeli di apotek atau distributor resminya. Kalau itu yang terjadi, maka dokternya tidak bisa disalahkan. Dia sudah melakukan sesuai dengan prosedur. Dokter hanyalah pengguna vaksin juga, sama dengan para orang tua yang anaknya disuntik vaksin. Kecuali, jika oknum dokternya menggunakan vaksin di luar jalur resmi yang beresiko terpapar dengan keberadaan vaksin palsu ini atau memang oknum dokternya sendiri tahu bahwa vaksin tersebut tidak asli tetapi tetap nekat menggunakan vaksin palsu tersebut dengan berbagai alasan. Ini tidak hanya berlaku untuk dokter, tetapi juga konsumen vaksin lainnya seperti bidan.

Berarti salah BPOM ini?

… kan tugasnya dia mengawasi peredaran obat dan makanan, termasuk vaksin.. kok bisa kecolongan ada vaksin palsu yang beredar??????

Belum tentu. Jika vaksin palsu itu beredar di luar jalur resmi otomatis BPOM sendiri akan sangat sulit mendeteksi keberadaan si palsu ini, kecuali secara tidak sengaja ketemu pas waktu sidak, atau ada laporan atau keluhan dari masyarakat sehingga BPOM melakukan pemeriksaan. Gampangnya begini, jika pembuat vaksin ini mengedarkan vaksin palsu varian pertama yang sebenarnya asli hanya diencerin saja, maka vaksin yang lewat BPOM itu adalah vaksin asli.. no registrasinya juga nomor asli. Setelah itu baru diencerkan dan baru diedarkan, wajar kalau BPOM tidak mengetahui hal ini. Atau jika yang terjadi vaksin palsu jenis kedua dan ketiga dimana para pembuat vaksin palsu memproduksi sendiri vaksin palsunya di botol bekas yang mereka kumpulkan lalu dilabeli sendiri dan diberi nomor sendiri yang dibuat identik dengan nomor asli, tanpa melalui pemeriksaan BPOM kemudian disalurkan langsung ke pengguna, ya wajar juga kalau BPOM tidak tahu. Apakah ini berarti BPOM lalai? Saya kira tidak. BPOM saya rasa kerjanya tidak buruk. Lalu kok masih bisa kecolongan? Ya bisa saja. Ya harusnya sidak lah… Ya sidak sih, tapi realistis ngga kalau sidaknya setiap hari? Oleh karena itu peran masyarakat dalam melaporkan kejanggalan macam ini sangat penting. BPOM menjadi lalai jika si palsu palsu ini ternyata memperoleh nomor registrasinya dari BPOM langsung..artinya BPOM dari awal sudah tahu bahwa itu palsu tapi masih diberi nomor registrasi. Oleh karena itu sebenarnya tidak aneh, meski kasus vaksin palsu ini sudah berjalan sekitar 13 tahun dan baru ketahuan belakangan. Kenapa? Karena selama ini pas disidak ya kebetulan ngga ketemu atau tidak ada laporan kecurigaan dari masyarakat atau para pengguna vaksin.

Lha terus kok BPOM minta maaf di koran?

Dalam pandangan saya permintaan maaf ini hanya hal normatif untuk menahan bara saja. Seperti yang telah dijelaskan oleh BPOM sendiri, bahwa kasus ini sudah diketahui sejak lama bukan hanya vaksin palsu, tapi juga vaksin kadaluarsa dan pelakunya juga sudah ditindak, mulai dari peringatan sampai pembekuan ijin. Hanya masih ada yang beredar apalagi di fasilitas fasilitas tidak resmi, ya itu sudah beyond duty nya BPOM. Seperti yang saya sampaikan tadi, sidak tiap hari????

Berarti ini salah kemenkes?

Well, analogi BPOM tadi bisa dipakai disini.

Bagi saya yang jelas salah adalah yang membuat, menjual, dan mengedarkan barang palsu tadi. Sedangkan para pengguna yang memang tidak mengetahui dan tidak memiliki kapasitas dan kompetensi untuk membedakan vaksin palsu dengan yang asli, tidak bisa disalahkan dalam hal ini. Bahakan kalaupun hanya untuk memuaskan ego semata.

Vaksin Palsu dalam Berita